Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025). Foto : Anju/Andri

PARLEMENTARIA, Padang - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menekankan pentingnya sinergi untuk berkolaborasi antarinstansi untuk menghadapi serta menyelesaikan persoalan-persoalan krusial sektor HAM di daerah. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Sumatera Barat.

"Ini Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat. Kami mengumpulkan semua Kantor Wilayah (Kanwil), Kanwil Imigrasi, Kanwil Pemasyarakatan, Kanwil Hukum, Kanwil HAM, dan juga Sekretariat Komnas HAM untuk apa, untuk saling berkolaborasi, saling bersinergi, ada struktur baru tetapi spiritnya bisa bersama-sama. Ini biar kemudian, apa yang menjadi problem-problem baik pelayanan, pelayanan keimigrasian, pelayanan hukum, penegakan HAM, promosi HAM, itu bisa menjadi tanggung jawab Bersama," kata Willy Aditya kepada Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025).

Lebih lanjut, kata Willy Aditya, juga menyoroti soal sejumlah isu penting yang mencuat di Sumbar, antara lain tindak kekerasan seksual, kasus asusila, serta konflik agraria. Persoalan-persoalan ini dianggap perlu pendalaman dan penanganan serius dari berbagai pihak.

“Komisi XIII datang untuk kemudian disini beberapa problem yang mencuat adalah tentang tindak kekerasan seksual, asusila, konflik agraria, itu yang kemudian kami dalami," ujarnya.

Tak hanya itu, kondisi infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga menjadi sorotan. Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan bahwa sebagian besar bangunan lapas di Sumbar merupakan warisan kolonial Belanda yang kini telah kelebihan kapasitas dan dalam kondisi fisik yang memprihatinkan.

Salah satu kasus paling mengkhawatirkan adalah kondisi Lapas Muara yang terletak di bibir pantai Kota Padang. Lokasinya yang rawan bencana, terutama tsunami, membuat para penghuni dan petugas lapas hidup dalam kekhawatiran.

"Yang paling beresiko besar adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muara yang terletak di Kota Padang ini, itu di tepi (bibir) pantai. Jadi, setiap ada sirine (pemberitahuan) peringatan tsunami berbunyi, mereka semua sangat khawatir (was-was) sekali," bebernya.

Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Timur ini menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk membawa persoalan-persoalan ini ke tingkat pusat. Guna mendapatkan solusi yang tepat dan cepat bagi seluruh warga di provinsi Sumatera Barat ini. "Tentu, ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera direalokasi. Itu mungkin menjadi catatan hari ini," pungkasnya. (aas/aha)